Kiprah Musim Pemilu Terhadap Ekonomi

“Sebentar lagi PEMILU / orang - orang masuk ke kotak suara / untuk mencari pemimpin baru / Untuk mendapatkan gairah baru..” . Itulah sepenggal lirik lagu berjudul Oh Indonesia milik Iwan Fals, sang legenda musik Indonesia. Pemilihan umum telah memanggil kita, tak lama lagi bangsa Indonesia akan merayakan pesta demokrasi  5 tahunan yang akan melahirkan seorang Pemimpin baru negeri ini. Kendati pemilu 2014 adalah kegiatan politik, akan tetapi  aktivitasnya berdampak pada sektor lainnya, terutama sektor ekonomi.

Penyelanggaran pemilu tentunya akan meningkatkan daya konsumsi masyarakat, dimana para tim kampanye partai akan melancarkan marketing  politiknya. Sektor riil akan bergerak dan menyokong perekonomian Indonesia, hal ini karena para tukang jahit kaos, sablon kaos, pembuat spanduk, baliho dan atribut-atribut lain keperluan para calon wakil rakyat untuk mempromosikan diri, akan kebanjiran order dan mendapatkan profit yang tak sedikit,inilah yang disebut ekonomi kerakyatan.

Menurut Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi Moneter Bank Indonesia (BI) Solikin M Juhro,” meskipun pada musim pemilu nantinya banyak uang yang beredar di masyarakat, takkan berpengaruh besar pada laju inflasi. Penyebabnya, pengeluaran terbesar akan didominasi pada sektor jasa-jasa iklan, bukan pada konsumsi barang”, ujarnya. Setali tiga uang dari pernyataan tersebut,  Bank Indonesia memperkirakan, ajang Pemilu 2014 mendatang akan memberikan sumbangan pada pertumbuhan ekonomi sebesar 0,2%. Prediksi ini berkaca dapat pengalaman Pemilu 2004 dan 2009 yang rata-rata juga menyumbang 0,2% pada pertumbuhan ekonomi.

Kiprah musim pemilu terhadap ekonomi akan berlanjut pasca hajatan tersebut. Tentu, harapan bangsa Indonesia adalah hadirnya sosok Pemimpin yang memahami situasi perekonomian Indonesia dan global dengan kebijakan-kebijakan yang efektif, sehingga para investor domestik maupun asing di pasar modal menjadi optimistis dengan kondisi ekonomi Indonesia ke depan. Hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan menurunkan inflasi.

Rakyat Indonesia pun menginginkan lahirnya pemimpin yang menjunjung tinggi nasionalisme ekonomi, bukan pemimpin yang mudah di setir asing. Tumpuan masyarakat Indonesia adalah figur pemimpin yang mampu menjiwai dan merealisasikan Pasal 33 UUD 1945, untuk menciptakan kedaulatan ekonomi. Karena seperti yang dikatakan Bung Karno,  founding fathers  bangsa ini, “Untuk membuat sejahteranya rakyat - rakyat jelata ,demokrasi  politik saja belumlah cukup. Masih perlu ditambah dengan demokrasi di lapangan lain .. lapangan rezeki, lapangan ekonomi. Bagi Soekarno yang dicari bukan saja keberesan politik dan keberesan negeri” tapi juga “keberesan ekonomi dan keberesan rezeki”.

Kamis, 9 Januari 2014

Muhammad Fathi Djunaedy

Mahasiswa EKPI 2012