Ironi Kampanye Anarki

Alhamdulillah, hari ini sudah memasuki hari tenang kampanye menuju Pileg 9 April besok. Tulisan ini pun hadir begitu leluasa tanpa ada gangguan lengkingan suara knalpot para simpatisan partai yang tak berpendidikan di kota pendidikan ini.

“ Pemilihan umum telah memanggil kita, kita semua menyambut gembira. Kita ? Lu aja kali “. Itulah salah  satu bit stand up dari Dodit Mulyanto, kontestan SUCI 4 Kompas TV. Bit tersebut begitu menyentil karena pada realitanya tidak semua rakyat Indonesia yang riang gembira menyambut Pemilu ini. Tentu saja jika kita menengok proses kampanye selama beberapa hari ini. Kampanye konvoi kendaraan  yang seharusnya mampu menarik simpati dari para pemilih malah menimbulkan antipati. Lengkingan keras kendaraan para simpatisan partai kala kampanye pun sejalan dengan banyaknya kecaman para masyarakat baik lewat ucapan maupun media sosial.

Kampanye konvoi seperti ini bukan hanya berpotensi merusak pendengaran, disamping itu juga sering mengakibatkan kemacetan ketika melewati pusat kota Jogjakarta dan mengacaukan alur perjalanan saat melewati traffic light (bangjo) . Para simpatisan ini pun tak menggunakan helm dan mayoritas berboncengan tiga orang diatas satu motor (cabe-cabean), hal ini kan sudah melanggar lalu lintas. Lalu dimanakah para polisi satlantas ? , apakah harus ada dulu, jatuhnya korban kecelakaan hingga tewas seperti beberapa hari kemarin saat kampanye Partai kubu merah nasionalis, untuk menggerakan para pak polisi.

Puncaknya, hari sabtu kemarin (5/4 2014) di akhir rangkaian kampanye terbuka Pileg, terjadi aksi saling serang antar dua massa kampanye antara PDIP yang diserang oleh PPP di daerah perempatan Ngabean,  karena kubu simpatisan PDIP sudah lari tunggang langgang, yang menjadi korban salah sasar amuk massa PPP malah seorang pengantar bakpia .

Sungguh memalukan insiden diatas, seharusnya pesta demokrasi seperti ini dinikmati dengan suka cita bukannya di kaluti dengan berduka cita. Dalam konteks ini saya menuding para caleglah sumber dari kampanye model barbar ini, karena tak adanya pendidikan politik yang memadai dari mereka untuk para simpatisan. Tidak diajarkannya kedewasaan dalam berdemokrasi, berkampanye yang fair dan tidak meresahkan itu seperti apa. Alhasil, dari sini banyak kalangan yang berasumsi bahwa “ekor mencerminkan kepala” begitu juga “bagaimana mau mengurus negara jika mengurus simpatisannya saja tak becus” . Sebab para caleg dalam kasus ini hanyalah kaum karbitan yang tak berintelektual, mereka hanya mengandalkan kekuatan uang untuk kemenangan mereka. Akan tetapi, masyarakat saat ini makin cerdas dalam memilih wakil rakyat yang pantas dan tak pantas untuk dipilih, bisa disimpulkan dari kampanye sebuah partai peserta pemilu .

Padahal, banyak sekali alternatif cara berkampanye yang santun dan kreatif untuk menarik dukungan masyarakat. Ada yang menggunakan jasa SPG (sales promotoin girl) untuk marketing politiknya, lewat pengajian, atau membuka dialog dengan mahasiswa. Untuk cara yang terakhir, hanya segelintir caleg yang berani melakukannya, seperti yang saya ungkap tadi bahwa mindset karbitan mereka seperti ini “ buat apa saya harus ngomong sampe berbusa – busa di depan mahasiswa, jika dengan memberi uang kepada warga saja, saya sudah bisa menang “.

Akhirul kalam, harapan saya tentunya penanaman pendidikan poltik sejak usia dini dan kepada seluruh lapisan masyarakat, tak hanya ketika musim pemilu saja. Untuk Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kabinet baru nantinya, saya tekankan untuk membuat dan memasukan pendidikan politik kedalam kurikulum SD, SMP, SMA juga Universitas. Regulasi dan sanksi yang tegas juga sangat dibutuhkan saat musim pemilu dari Bawaslu juga Kepolisian terhadap tukang kampanye anarki. Jika hal ini terwujud, harmoni demokrasi tentu akan selalu berlaga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita semua kawan :)

                                                                                                                                        Ahad 6/4 2014

Pertumbuhan Penduduk, Masalah atau Anugerah ?

 Banyak yang beranggapan bahwa tingginya pertumbuhan penduduk dalam suatu negara akan menjadi masalah bagi negara itu sendiri. Asumsi seperti ini hanyalah trik dan pelemparan isu palsu yang dilancarkan oleh negara – negara maju terhadap negara berkembang, tujuannya agar negara berkembang terpuruk lalu jatuh miskin. Hal ini cukup beralasan, karena melimpahnya sumber daya manusia sebuah negara, akan berbuah anugerah yaitu hidup dan tumbuhnya perekonomian. Didalamnya ada yang bertindak sebagai produsen, konsumen dan pasar, saling berkesinambungan satu sama lain.  Dengan catatan pemerintah mampu mengelola masyarakatnya agar memiliki kompetensi untuk memanfaatkan sumber daya alam yang mereka miliki, sehingga tidak menjadi penonton di  rumah sendiri. 

Sejatinya pertumbuhan penduduk tidak dapat diklaim sebagai sebuah masalah suatu negara. Yang menjadi pokok permasalahannya kembali kepada negara itu sendiri. Berikut, empat masalah yang menjadikan isu pertumbuhan penduduk seakan – akan sebuah bencana bangsa :

1.       Negara tersebut terbelakang dalam sektor ekonomi dan pendidikan.

2.       Penyusutan sumber daya alam dan kerusakan alam.

3.       Penyebaran penduduk yang tidak merata.

4.       Rendahnya posisi dan status wanita.

                                                                                                                                             

 

Yakinkah, Kampus Sebagai Pencetak Koruptor ?

Menurut Conny R. Semiawan (1998:33) perguruan tinggi  berfungsi untuk mempersiapkan peserta didik menjadi manusia yang memiliki perilaku, nilai dan norma sesuai sistem yang berlaku sehingga mewujudkan totalitas manusia yang utuh dan mandiri sesuai tata cara hidup bangsa.

Pernyataan diatas justru berbanding terbalik, jika kita menengok fenomena kasus korupsi di Indonesia hingga saat ini, mayoritas para koruptor yang menjadi pasien KPK adalah kaum intelektual, berpredikat Profesor maupun Doktor.  Artinya, ada sesuatu yang salah dari perguruan tinggi dalam proses pembentukan hingga meluluskan para akademisinya. Maka, timbullah pertanyaan, yakinkah Universitas sebagai pencetak koruptor ?

Ada beberapa alasan  yang ditengarai menjadi faktor Universitas sebagai institusi pencetak koruptor.

Pertama,  budaya uang pelicin, dalam hal ini sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak Universitas yang menerima mahasiswa lewat jalur uang pelicin, tanpa pandang kualitas calon mahasiswa tersebut. Disini memang yang melakukan korupsi adalah calon mahasiswa baru , tapi secara langsung Universitas telah berperan dan menjadi fasilitator praktek menyogok tersebut, inilah benih awal koruptor yang kemudian akan tumbuh saat si mahasiswa terjun dalam dunia kerja,  jika upah yang ia dapatkan tidak sebanding dengan uang pelicin dan modal   yang di keluarkan selama berkuliah, maka timbulah hasrat untuk melakukan korupsi. Praktek ini mirip dengan para anggota lembaga legislatif yang korup, pada saat  berkampanye begitu jor-joran dana kampanye dan ber money politic, sehingga saat terpilih, orientasi etos kerja mereka hanya untuk kembali modal, hingga berujung pada tindakan korupsi.

Kedua, apabila Universitas menekankan biaya tinggi dalam pelaksanaan perkuliahan , namun tanpa disertai mutu pendidikan dalam arti yang sebenarnya, sangat mudah mendorong terhadap perilaku konsumstif dan hedonis.  Contoh perilaku ini misalnya, ditandai oleh persaingan duniawi, sehingga mendorong mahasiswa lebih bersikap menonjolkan materi daripada kualitas pribadi, dari situ akan melahirkan perbuatan ketidakjujuran juga berlebih - lebihan .

Ketiga,  ketika dosen mengajar mata kuliah, melenceng dari silabus dan metodologi pembelajarannya. Arah proses perkuliahan tidak sesuai dengan perjanjian awal, alhasil akan berdampak sistemik, mulai dari tumpang tindih dan menumpuknya tugas maupun ujian dengan mata kuliah lainnya, disini berpotensi menumbuhkan perilaku copy paste atau plagiat oleh mahasiswa, inilah salah satu kelakuan yang menjadi embrio korupsi.  Kemudian di dalamnya terjadi korupsi waktu, lantaran dosen akan mengurangi atau melebihkan jangka waktu kuliah untuk mengejar target silabus . Secara psikologi Mahasiswa akan terbiasa dengan situasi seperti ini dan bukan tidak mungkin mereka akan terinspirasi mengamalkannya kelak saat berprofesi .

Dari ketiga faktor tersebut, dapat kita tarik benang merahnya agar kampus tidak menjadi lembaga pendidikan penyetor  tikus- tikus berdasi tiap tahunnya dan mengembalikan hakikat dari tujuan Universitas itu sendiri. Karena dewasa ini universitas – universitas orientasinya hanya meningkatkan tingkat intelektual dan keterampilan saja. Belum sepenuhnya mampu menciptakan lulusan – lulusan yang memiliki kecerdasan intelektual, spiritual dan emosional yang sama baiknya, begitu juga mereka yang memiliki etika dan moral yang kuat. 

Sebab dalam kasus – kasus korupsi , sesungguhnya para pelakunya tak hanya mengkorupsi uang, tetapi lebih dari itu ia telah melakukan korupsi moral. Mengapa ? karena ia telah melakukan destruksi dan kontaminasi atas keluhuran nilai – nilai moral dan hati nurani yang diwariskan yang luhur budi. Menurut H. Zainal Arifin Thoha, S.Ag, korupsi moral ini jauh berbahaya ketimbang korupsi uang. Kata orang uang masih bisa dicari, tetapi kemana lagi kita harus mencari nilai – nilai moral dan hati nurati ? .

Dalam rangka mendukung pencapian tujuan tersebut, maka diperlukan sebuah lingkungan kampus yang benar-benar kondusif, dimana nilai-nilai religi mewarnai seluruh aspek kehidupan kampus, tak sekedar nama dan tagline nya saja yang berlabel agama. Sehingga terciptanya iklim spritual di dalamnya, hal ini harus menjadi urusan seluruh civitas akademika, bukan hanya urusan pribadi masing - masing . Kemudian Stakeholder universitas selayaknya bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Keteladanan seorang dosen juga sangat diperlukan dalam menguatkan etika dan moral akademisi. Dosen tidak hanya memberi materi kuliah, namun menginspirasi dalam perangai dan pola hidup mereka .

CATATAN RUJUKAN :                                                                                              
H. Zainal Arifin Thoha, S.Ag (dkk) , Korupsi Dalam Perspektif Agama – Agama, LPPI UMY, Ykt .

*Tulisan saya yang ini juga bisa dibaca di Koran LPPM Nuansa UMY edisi Maret 2014 

Masih Layakkah Trans Jogja ?

Dioperasikan sejak tahun 2008, Bus Trans Jogja seakan menjadi primadona kendaraan umum di kota Jogjakarta . Pemerintah kota Jogja mengikuti langkah dari pemerintah kota Jakarta yang telah merilis Busway TransJakarta beberapa tahun sebelumnya. Tentunya Transjogja adalah sistem transportasi bus cepat , murah dan ber-AC, alternatif menghindari kemacetan dan solusi kenyamanan dalam perjalanan . Namun dalam perkembangannya dewasa ini, setelah 6 tahun Bus Transjogja beroperasi , saya melihat ada beberapa kecacatan fasilitas dalam pengoperasian TransJogja, misalnya ada beberapa pintu masuk penumpang armada Trans Jogja yang pada awalnya adalah pintu otomatis, kini banyak yang sudah mulai rusak berubah menjadi pintu manual, dampaknya  ada beberapa pintu yang dibiarkan terbuka, tak ubahnya Bis umum biasa atau Kopata.  Belum lagi, fasilitas didalam armada,  tampak banyak kursi penumpang yang sudah tidak layak pakai bahkan rusak parah .

Disamping beberapa hal-hal diatas, yang perlu dicermati dalam pengoperasian Trans Jogja adalah asap knalpot yang dikeluarkan bus Tran Jogja, hal ini karena asap tersebut cukup menyimpang sehingga meresahkan para pengendara lain di kota Jogja, bisa dikatakan ini salah satu biang polusi. Realita ini kembali mempertanyakan kapabilitas dari Bus Trans Jogja sendiri, apakah ia Transportasi eksekutif kota Jogja atau  hanyalah angkutan umum kelas ekonomi .

Untuk itu , saya menghimbau agar Pemerintah Jogjakarta lebih peduli dan tanggap menangani hal ini . Kalau bisa secepatnya membenahi fasilitas – fasilitas tersebut dan merubah Transjogja menjadi angkutan umum yang sehat. Karena TransJogja bukan hanya di tumpangi oleh masyarakat Jogja saja , para turis dan wisatawan luar kota pun menggunakan jasa Transjogja . Bagaimana jika mereka melihat fasilitas-fasilitas seperti ini, tentunya akan menjadi sebuah aib kecil, seperti yang kita tahu TransJogja adalah salah satu ikon kota Jogjakarta.

Selanjutnya, ada beberapa hal yang menurut saya dapat meningkatkan mutu pelayanan Bus TransJogja.

1) Penambahan armada TransJogja, karena dinilai jumlahnya masih kurang , jika dibanding dengan kuantitas penumpangnya yang semakin tahun semakin bertambah, terlebih saat musim liburan tiba. Hal ini konsekuensi fungsi Transjogja sebagai  transportasi alternatif kota Jogja

2) Penambahan beberapa shelter lagi pada beberapa titik di kota Jogjakarta.

3) Halte - halte TransJogja di perbesar lagi,terutama dibeberapa tempat seperti Malioboro dan Ambarukmo Plaza, karena 2 shelter ini kapasitasnya terlalu kecil berbanding terbalik dengan penumpangnya yang terbilang banyak.

4) Di shelter diberikan sekat antara para penumpang yang akan masuk dan penumpang yang keluar dari armada Bus TransJogja.

5) Pemberian fasilitas TV di shelter maupun di dalam trayek TransJogja, agar para penumpang tidak merasa jenuh saat menunggu ataupun dalam perjalanan menggunakan jasa Transjogja.

6) Perbaikan  atap beberapa shelter, karena sering terjadi kebocoran saat hujan turun.

7) Desain shelter dan trayek TransJogja harus dikreasikan lebih menarik lagi.   

 Maka dari itu , Pemkot Jogja dan pihak TransJogja harus ekstra berinovasi dan memberikan sesuatu yang berbeda. Lihat saja Busway Trans Jakarta memiliki jalur trayeknya sendiri, sementara di Kota Solo Batik Solo Trans(BST) mempunyai fasilitas sensor otomatis saat melewati lampu merah secara otomatis berganti menjadi lampu hijau. Jika Yogyakarta didaulat sebagai daerah istimewa , tentunya pelayanan dan fasilitas angkutan TransJogja juga harus istimewa.

Tulisan ini pernah di muat di Harian Tribun Jogja edisi 8 Maret 2012

Sedikit saya poles lagi :)